Info Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Komisi I DPRD Bontang mengusulkan agar pegawai yang mengantongi SK tahun 2005 secara otomatis menjadi P3K.

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa ada angin segar bagi tenaga honorer yang telah mengabdi sejak 2005 lalu. Pasalnya, komisi I DPRD mengusulkan agar pegawai yang mengantongi Surat Keputusan (SK) tahun 2005 secara otomatis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal ini disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris usai mengunjungi Kabupaten Kutai Timur, terkait pengangkatan tenaga kontrak daerah di wilayah mereka. Menurut Agus, kebijakan memprioritaskan pegawai  SK 2005 mengacu regulasi yang bakal diterbitkan pemerintah pusat.

“Yang tergolong sebagai honorer katergori 2 (K2) secara otomatis menjadi pegawai kontrak daerah tanpa tes,” kata Agus Hari saat menghubungi Klikbontang melalui sambungan selulernya, Minggu (6/8).

Sedangkan, bagi tenaga honorer di atas tahun tersebut, bisa dipastikan bakal mengikuti seleksi untuk lolos sebagai P3K. Pasalnya, tidak seluruh pegawai honorer dapat diangkat menjadi pegawai kontrak. Lantaran mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta beban kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dijelaskan, hasil kunjungan ke Kutai Timur beberapa waktu lalu, seluruh pegawai telah berubah statusnya menjadi pegawai kontrak. Namun, sistem pengajian mereka masih di bawah Upah Minimum Kerja (UMK) setempat.

Menindak lanjuti kunjungan tersebut,  pihaknya meminta Pemkot segera mengubah sistem pendataan pegawai ke dalam satu data induk (Database). Hal itu berguna untuk memudahkan pemerintah, memetakan seluruh pegawai sesuai dengan masa bakti mereka. Nantinya, pegawai yang telah mengabdi sejak  12 tahun, langsung secara otomatis lolos sebagai pegawai kontrak pemerintah.

“Nantinya bagi honorer yang mengantongi SK tahun di atas 2005 harus ikut seleksi,” katanya

Menurut politisi Gerindra ini, Pemkot Bontang diminta segera mengklasifikasikan pegawai dalam satu sistem. Sehingga, setelah aturan turunannya telah terbit, tinggal menerapkan aturan tersebut di daerah.

“Makanya pemerintah harus menyatukan data mereka di Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKP2) Kota Bontang, jadi setelah aturan terbit tidak ada kesalahan data,” kata dia.

Lebih lanjut, pengangkatan tenaga kontrak pemerintah tersebut baru bisa diberlakukan setelah aturan turunannya telah terbit. Saat ini pemerintah pusat masih menggodok formulasi tepat untuk pengangkatan tenaga kontrak pemerintah.

Berita ini bersumber dari Klik Bontang.
Share:

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan  wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima.

Berita ini bersumber dari BKN
Share:

Rencana pemerintah menjadikan bidan desa PTT yang berusia di atas 35 tahun ke PPPK dinilai bertentangan dengan UU.

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa rencana pemerintah menjadikan bidan desa PTT yang berusia di atas 35 tahun ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dinilai oleh Ketua Umum Forum Bidan Desa (Forbiddes) PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka bertentangan dengan UU.

Menurut Ketua Umum Forum Bidan Desa (Forbiddes) PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka, aturan yang dilanggar adalah UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasal 2 UU dimaksud, dijelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas profesionalitas‎, proporsionalitas‎, keterpaduan, efektif dan efisien,keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.

Selain itu tidak berkesesuaian dengan Mukadimah UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 27 Ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dia menambahkan, selama lima tahun, 2.691 bidan desa PTT memperpanjang kontrak kerjanya setiap satu tahun sekali.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

PTT DKI Jakarta nanti akan diberi ruang untuk test menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Sahabat pembaca Info P3K, sudah tahukah anda bahwa penghasilan bersih atau take home pay pegawai tidak tetap (PTT) DKI Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik. Bahkan setiap bulannya bisa mendapat Rp 4.747.500 hingga Rp 4.797.500.

"Jadi hitungannya bukan gaji, melainkan take home pay. Karena kalau dihitung gaji saja, secara perhitungan maka gaji PNS sendiri banyak di bawah upah minimum provinsi," ujar Agus Suradika, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Rabu (25/5).

Sebagai perbandingan, untuk PNS golongan 2A dengan masa kerja 27 tahun saja gaji pokoknya hanya Rp 2,9 jutaan. Dan untuk PTT sendiri paling rendah mendapatkan gaji pokok paling rendah Rp 2.247.500. Tetapi ada tambahan tunjangan tetap Rp 500.000, serta tunjangan peningkatan penghasilan sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya.

"Dibandingkan dengan PPSU yang hanya diberikan UMP tentu sudah lebih baik. Ini juga agar porsi belanja pegawai terhadap APBD yang saat ini Rp 19 triliunan atau sekitar 27 persen tetap dijaga. Kita tidak mau melampaui angka tersebut," katanya.‎

‎Hal ini pun berlaku untuk TKD PNS yang mulai diperketat. Bagi PNS yang kinerjanya yang berkinerja rendah tidak bisa dibayar mahal. Apalagi jika ASN sudah diberlakukan, yang ada hanya PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Jadi para PTT nanti akan diberi ruang untuk test menjadi P3K," tandasnya.


Berita ini bersumber dari Berita Jakarta.
Share: